Mahkamah Agung
SMS Gateway
MAHKAMAH AGUNG

Navigasi

Disclaimer

Informasi dan data pada situs ini dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan penyediaan Informasi Publik tentang Bantuan Hukum pada pengadilan. Dan untuk dapat menggunakan layanan ini Anda WAJIB menyetujui Disclaimer ini.

Ada kemungkinan bahwa informasi yang tersedia dalam database ini mungkin berisi referensi / informasi yang belum terupdate sehingga tidak ada jaminan bahwa data dan informasi yang tersedia dalam kondisi akurat, lengkap, terkini atau pun sesuai untuk tujuan spesifik lainnya.

Pengadilan dan semua pihak yang menyediakan data, tidak bertanggung jawab atas kerugian baik langsung ataupun tidak langsung, pengeluaran dan biaya yang diakibatkan oleh pihak lain yang menggunakan informasi dan data yang tersedia pada situs ini

Pengantar

Sejak disahkannya SEMA Nomor 09/2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan, Mahkamah Agung telah memulai era baru dalam pengumpulan dan pengelolaan laporan keuangan perkara. Hal ini meliputi 1) kejelasan alur pengelola laporan keuangan perkara dan; 2) penggunaan sistem SMS dalam pelaporan keuangan perkara sebagai tambahan terhadap prosedur manual yang telah ada. Secara sederhana alur pelaporan penggunaan keuangan perkara adalah dengan mengumpulkan formulir L 1 A 7 atau L 1 PA 7 sesuai dengan alur sebagai berikut.

SEMA Nomor 09/2008 juga menggariskan unit yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengolah laporan, yaitu Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan pada masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan (Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan pada Ditjen Miltun) dan yang memiliki kewenangan akhir untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan perkara, yaitu Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selanjutnya, untuk mempercepat proses penyajian laporan keuangan perkara secara efektif dan efisien, maka Mahkamah Agung melalui direktorat jenderal badan peradilan setuju untuk menguji suatu pendekatan baru untuk mengumpulkan informasi laporan keuangan perkara dan penggunaannya secara lebih cepat, efektif dan efisien. Sistem yang dipilih adalah dengan menggunakan sistem pelaporan keuangan berbasis SMS sebagai tambahan dari mekanisme pelaporan tradisional tertulis yang dikirim melalui pos kepada masing-masing direktorat jenderal badan peradilan. Selain itu setelah disahkannya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum maka muncul juga kebutuhan bagi Mahkamah Agung untuk mengawasi penggunaan dana bantuan hukum yang telah dialokasikan ke pengadilan tingkat pertama untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan alokasi dana bantuan hukum ke depannya. Jalur pelaporan keuangan Bantuan Hukum akan menggunakan jalur yang sama dengan jalur pelaporan keuangan perkara.

Dalam kerjasama dengan kelompok masyarakat, tersedia pula informasi jumlah perkara bantuan hukum yang diajukan oleh masyarakat melalui:
http://sms.mahkamahagung.go.id/sibankummas